Sakban Rosidi : Hubungan PMII dan NU

10989114_10206044524862309_7423113969438751819_oSeorang sahabat muda saya bertanya tentang isu penarikan kembal PMII menjadi badan otonom organisasi NU. Berikut adalah jawaban ringkas, dan mungkin tidak terstruktur, saya atas pertanyaan tersebut.

Pertama, menurut perundang-undangan yang berlaku sekarang, NU dan PMII memiliki kedudukan yang sama. Keduanya sama-sama organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, secara logika tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang memiliki hak untuk menarik kembali. Sebagai sesama organisasi kemasyarakatan, keduanya berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Keduanya sama-sama memiliki “kedaulatan” yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak masuk akal kalau ada sebuah organisasi yang memiliki kedaulatan menukarnya dengan sekedar otonomi. Organisasi kemasyarakatan tidak sama dengan perusahaan, yang bisa dibeli kemudian diatur menurut pembelinya. Sebagai organisasi kemasyarakatan, PMII bukan milik pendiri, alumni, apalagi pengurus rayon, komisariat, pengurus cabang, ataupun pengurus besar.

Kedua, setiap anggota PMII, apalagi yang menjadi pengurus mulai dari rayon hingga Pengurus Besar, terikat oleh sumpah dan janjinya ketika dibaiat, untuk menjaga tidak hanya nama baik, tetapi juga eksistensi organisasi PMII. Kewenangan yang dimiliki oleh PB PMII adalah kewenangan yang justru diperoleh setelah mereka menjadi anggota dan terikat oleh baiatnya, ketika mengikuti Mapaba dan PKD PMII. Karena itu, apabila mereka membuat keputusan untuk organisasi yang bertentangan dengan sumpah dan janjinya, maka dengan sendirinya mereka sebenarnya telah keluar dari PMII. Juga dengan sendirinya, setelah mereka keluar dari PMII, maka sudah tidak bisa lagi mengatas-namakan PMII. Artinya, PB PMII bubar dan bisa digantikan oleh mereka yang masih setia pada sumpah dan janjinya, serta setia pada AD/ART PMII.

Ketiga, perkara NU mau mendirikan badan otonom yang beranggotakan mahasiswa NU, sama sekali di luar urusan PMII. Itu wilayah kedaulatan NU. Jangan ikut campur urusan organisasi kemasyarakatan lain. Seperti itu juga, secara organisatoris, tidak pantas organisasi NU mencampuri urusan PMII.

Keempat, bahwa para anggota PMII adalah warga jamaah maupun jam’iyah NU, itu urusan pribadi masing-masing. Tidak ada aturan yang melarang, kecuali NU mau melarangnya, seorang warga PMII atau almuni PMII untuk menjadi anggota jam’iyah NU. Pun tidak ada aturan yang mengharuskan alumni PMII harus menjadi anggota jam’iyah NU.

Kelima, persoalan ini jangan dibahas berdasarkan kepentingan pragmatis, seperti untung-rugi bagi NU maupun PMII. Urusannya bukan sepragmatis itu, tetapi lebih bersifat fundamental-eksistensial. Tidak sepantasnya kader PMII membincang eksistensi organisasinya berdasarkan kepentingan pragmatis.

Kesimpulannya, saya bukan hanya mendukung pemakzulan PB PMII yang menyetujui penurunan status dari independen (undang-undang tidak mengenal organisasi interdependen, itu hanya dalam kajian sosial dan terjadi pada semua organisasi) atau kedaulatan organisasi PMII menjadi dependen dan otonom, tetapi lebih dari itu saya menyatakan PB PMII yang bertindak itu telah dengan sendirinya memecat diri sendiri dari keanggotaannya, dan secara otomatis kepengurusannya di PMII.

Posted on April 2, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: